ActaIndonesia.com, JAKARTA—Kebakaran hutan dan lahan, beban pajak, serta sulitnya memperoleh pekerjaan menjadi sejumlah persoalan yang menonjol dalam rapor dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang disusun Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dan Kabinet Bayangan.id.
Penilaian masyarakat dan kalangan ahli sama-sama menyoroti persoalan tersebut, dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi tertuju pada penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Dalam rapor berdasarkan penilaian masyarakat, 96% responden menilai pemerintah tidak efektif menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 74% menilai penanganannya sangat tidak efektif, sedangkan 22% lainnya menilai tidak efektif.
Penilaian serupa muncul dari kalangan ahli. Sebanyak 96% ahli juga menilai pemerintah tidak efektif menangani karhutla. Kesamaan angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu titik sorotan yang paling menonjol dalam kedua kelompok penilaian.
Di luar persoalan lingkungan, rapor CELIOS memperlihatkan tekanan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Sebanyak 82% responden menilai pajak dan pungutan sangat membebani masyarakat. Sementara itu, 53% menyatakan kondisi ekonomi mereka memburuk dibandingkan tahun sebelumnya.
Persoalan lapangan kerja juga memperoleh penilaian negatif. Sebanyak 62% responden menilai pemerintah tidak mampu mengatasi masalah pengangguran dan penyediaan lapangan kerja. Rinciannya, 24% menilai kebijakan pemerintah sangat buruk dan 38% menilainya buruk.
Angka-angka tersebut menempatkan beban ekonomi dan kesempatan kerja sebagai dua persoalan penting dalam membaca persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Namun, data yang tersedia tidak merinci kelompok pendapatan, wilayah tempat tinggal, atau jenis pekerjaan responden sehingga belum dapat menunjukkan kelompok masyarakat mana yang paling merasakan tekanan tersebut.
Penilaian Ahli Lebih Kritis terhadap Arah Kebijakan
Penilaian dari kalangan ahli menunjukkan kekhawatiran yang lebih besar terhadap sejumlah aspek tata kelola pemerintahan. Dalam rapor CELIOS, sebanyak 92% ahli menyatakan khawatir terhadap arah kebijakan pemerintah.
Keraguan juga muncul terhadap kapasitas kepemimpinan dan komunikasi Presiden. Sebanyak 93% ahli menilai kapasitas kepemimpinan Presiden tidak memadai dalam pengambilan keputusan strategis. Persentase yang sama menyatakan kekhawatiran terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden.
Pada aspek hubungan pusat dan daerah, 89% ahli menilai penguatan kewenangan pemerintah pusat merugikan ekonomi daerah. Sebanyak 84% juga menilai kewenangan pemerintahan semakin tersentralisasi.
Di kalangan masyarakat, 60% responden menilai penguatan peran pemerintah pusat merugikan pemerintah daerah. Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa kritik mengenai pemusatan kewenangan juga muncul di luar kalangan ahli, meskipun tingkat persetujuannya berbeda.
Rapor tersebut turut mencatat kekhawatiran terhadap meningkatnya peran militer di ranah sipil. Sebanyak 80% ahli menilai terdapat peningkatan peran militer di ranah sipil, sementara proporsinya mencapai 51% di kalangan responden masyarakat.
Perbedaan itu perlu dibaca sesuai karakter masing-masing kelompok penilai. Angka dari masyarakat menggambarkan persepsi responden, sedangkan penilaian ahli mencerminkan pandangan kelompok yang dilibatkan dalam evaluasi CELIOS. Tanpa informasi mengenai jumlah sampel, metode pemilihan responden, dan periode pengumpulan data, kedua kelompok tersebut tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh penduduk Indonesia atau seluruh pakar.
MBG dan Kopdes Merah Putih Dipertanyakan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu kebijakan yang mendapat penilaian negatif dalam rapor tersebut.
Sebanyak 76% responden masyarakat menyatakan setuju apabila MBG dihentikan. Di kalangan ahli, proporsinya lebih tinggi, yakni 87%.
Angka tersebut menunjukkan besarnya penolakan terhadap keberlanjutan program dalam kelompok yang dinilai CELIOS. Namun, data yang tersedia belum menjelaskan alasan setiap responden mendukung penghentian program, termasuk apakah penilaian mereka berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan, sasaran penerima, atau pertimbangan lainnya.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menjadi perhatian kalangan ahli. Sebanyak 91% ahli meragukan program tersebut akan menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Penilaian ini menempatkan efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat sebagai persoalan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan. Meski demikian, keraguan para ahli tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa program tersebut gagal, karena kesimpulan mengenai hasil pelaksanaan membutuhkan data capaian yang dapat diverifikasi.
Utang dan Diplomasi Luar Negeri
Persoalan pembiayaan negara dan manfaat diplomasi juga masuk dalam rapor CELIOS. Sebanyak 66% responden masyarakat menilai utang pemerintah akan membebani generasi mendatang. Di kalangan ahli, proporsinya mencapai 59%.
Sementara itu, 66% responden masyarakat menilai kunjungan luar negeri Presiden belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Persentase yang sama muncul dalam penilaian ahli, yang melihat manfaat diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden belum terverifikasi.
Penilaian tersebut memperlihatkan adanya tuntutan agar kebijakan pemerintah dapat ditunjukkan hasilnya secara terukur. Dalam konteks utang, pertanyaan utamanya berkaitan dengan manfaat penggunaan pembiayaan dan kemampuan negara memenuhi kewajiban pada masa mendatang. Adapun dalam diplomasi, ukuran manfaat perlu dilihat melalui hasil konkret yang dapat dibuktikan, bukan semata-mata jumlah kunjungan atau pertemuan.
Namun, angka persepsi dalam rapor ini tidak menyediakan perhitungan mengenai risiko fiskal, proyeksi pembayaran utang, ataupun nilai ekonomi yang dihasilkan dari kunjungan luar negeri. Karena itu, penilaian responden dan ahli perlu dibedakan dari pengukuran langsung atas hasil kebijakan tersebut.
Kepercayaan Politik dan Tekanan Psikologis
Dampak persepsi terhadap pemerintahan juga terlihat pada penilaian mengenai pilihan politik dan tekanan psikologis.
Sebanyak 55% responden yang memilih Prabowo pada Pemilihan Presiden 2024 menyatakan kecewa dan tidak akan memilihnya kembali pada pemilu berikutnya. Selain itu, 75% responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah, sedangkan 67% menyatakan stres akibat perilaku Prabowo Subianto.
Data tersebut menggambarkan ketidakpuasan yang dilaporkan responden dalam evaluasi CELIOS. Akan tetapi, angka itu tidak dapat langsung digunakan untuk memprediksi hasil pemilu mendatang. Pernyataan mengenai pilihan politik dapat berubah seiring perkembangan situasi, sementara data mengenai stres tidak menjelaskan tingkat keparahan maupun penyebab spesifik yang dialami setiap responden.
Dalam penilaian individu, rapor CELIOS mencantumkan nilai Prabowo sebesar 4,6 dan Gibran 4,9 berdasarkan penilaian masyarakat. Adapun dalam penilaian ahli, Prabowo memperoleh nilai 2,8 dan Gibran 2,2.
