ActaIndonesia.com, JAKARTA—Nilai ekonomi biosolusi di Indonesia diproyeksikan meningkat hampir tiga kali lipat, dari hampir US$1 miliar saat ini menjadi US$2,3 miliar pada 2035.
Proyeksi tersebut tercantum dalam laporan kajian The Value of Biosolutions: Growth and Prosperity to 2035 – Indonesia Edition yang diluncurkan Kementerian PPN/Bappenas bersama Kedutaan Besar Kerajaan Denmark dan Novonesis.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengatakan pengembangan bioekonomi Indonesia akan difokuskan pada klaster pangan, energi, kesehatan, kosmetik, biomaterial, dan jasa lingkungan.
“Temuannya memberi kita bukti, arah, dan keyakinan bahwa kekayaan hayati Indonesia dapat menjadi mesin kuat bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dia menuturkan, Biosolusi bukan sektor yang berdiri sendiri. Biosolusi adalah pendorong lintas klaster yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah di seluruh bioekonomi.
Laporan yang disusun Amsterdam Data Collective (ADC) atas prakarsa Novonesis dan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark tersebut merupakan kajian komprehensif pertama yang mengukur potensi dan nilai ekonomi biosolusi secara spesifik di Indonesia.
Kajian itu, ujarnya, juga menunjukkan bahwa setiap satu lapangan kerja di industri biosolusi berpotensi menyerap 3,8 pekerjaan tidak langsung di industri lain. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 2,4 pekerjaan tidak langsung untuk setiap satu lapangan kerja di industri biosolusi.
Menurutnya, biosolusi merupakan teknologi berbasis makhluk hidup yang dimanfaatkan untuk mengatasi masalah lingkungan, pangan, dan energi, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi.
Dia menuturkan, peluncuran laporan tersebut mendukung penyusunan Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia yang ditargetkan rampung pada akhir 2026. Penyusunan peta jalan itu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menempatkan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Duta Besar Kerajaan Denmark untuk Indonesia, Timor-Leste, Papua Nugini, dan ASEAN Sten Frimodt Nielsen mengatakan biosolusi membuka peluang baru bagi kerja sama Indonesia dan Denmark. Kedua negara memperingati 75 tahun hubungan diplomatik pada 2025.
“Jika kita diberi pilihan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, kita sering merasa harus memilih salah satu. Tapi bagaimana jika inovasi dapat membantu kita mencapai keduanya. Di sinilah biosolusi dapat membuat perbedaan,” ujar Sten.
Dia mengatakan pengembangan inovasi membutuhkan regulasi yang jelas, investasi dalam riset dan pengembangan, serta kerja sama erat antara pemerintah, industri, dan akademisi.
Sementara itu, Country Manager Novonesis Indonesia Ang Yonny Setiady mengatakan Indonesia memiliki modalitas dan ambisi untuk menjadi pemimpin bioekonomi di Asia Tenggara.
“Indonesia memiliki modalitas dan ambisi yang kuat untuk menjadi pemimpin bioekonomi di Asia Tenggara. Melalui intervensi kebijakan yang tepat, biosolusi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045,” kata Yonny.
Dalam diskusi panel bertajuk Realizing the Value of Biosolutions: Advancing Indonesia’s Growth and Competitiveness, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas Dadang Jainal Mutaqin menekankan pengembangan bioekonomi nasional perlu bertumpu pada sumber daya domestik.
Menurut Dadang, sumber daya tersebut mencakup mikroba indigenous, pengetahuan lokal, serta basis riset nasional yang didukung kepastian pasar melalui kebijakan seperti mandatori B50 dan E20.
Peta jalan yang sedang disusun diharapkan dapat mendorong komersialisasi riset, menyediakan fasilitas pilot plant, menjamin kepastian regulasi dan pembiayaan, serta memastikan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat.
Seluruh temuan laporan dan aspirasi dari diskusi panel tersebut, lanjutnya, akan diintegrasikan dalam penyusunan Peta Jalan Bioekonomi Indonesia yang dilakukan secara inklusif dan partisipatif.
