Pramono: Warga Tanpa KTP Jakarta Harus Tetap Bisa Mengakses Layanan Kesehatan

ActaIndonesia.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pelayanan kesehatan yang ada di Jakarta harus dapat diakses masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Menurutnya, kualitas pembangunan harus tercermin dari kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan dasar.

Pramono menyampaikan hal tersebut saat meresmikan gedung baru Puskesmas Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Senin (26/10/2026). Fasilitas kesehatan tersebut melayani sekitar 124.576 warga dan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas akses pelayanan kesehatan tingkat pertama.

“Kami memberikan perhatian khusus pada kesehatan, pendidikan, dan bantalan sosial,” ujarnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang baik tidak ada artinya jika tidak berdampak terhadap masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, anggaran yang bersumber dari pajak harus diwujudkan menjadi pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Selain akses pelayanan, Pramono juga menyoroti pentingnya layanan kesehatan yang mencakup pencegahan penyakit, deteksi dini, serta pendampingan kesehatan ibu, anak, dan lanjut usia (lansia). Menurutnya, fasilitas kesehatan tidak seharusnya hanya berfokus pada pengobatan ketika masyarakat sakit.

“Mulai dari sebelum bayi lahir, bayi, balita, sampai dengan lansia, fasilitasnya ada di tempat ini. Saya juga melihat ada fasilitas untuk latihan fisik bagi lansia. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Gedung baru Puskesmas Kecamatan Taman Sari berdiri di atas lahan seluas 976 meter persegi dengan luas bangunan 2.725 meter persegi. Puskesmas tersebut mencatat rata-rata kunjungan sekitar 500 pasien per hari, didukung jaringan lima Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 63 Posyandu yang telah menerapkan Smart Posyandu.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan pemindahan Puskesmas Kecamatan Taman Sari dari Jalan Blustru ke gedung baru memungkinkan pengembangan layanan yang sebelumnya terkendala keterbatasan ruang.

“Secara umum, layanan dasarnya tetap sama, termasuk pelayanan 24 jam dan layanan rawat bersalin. Namun, dengan gedung baru yang lebih luas, kami dapat mengembangkan lebih banyak layanan, terutama layanan kunjungan sehat yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif,” jelas Ani.

Puskesmas Taman Sari juga menjalankan sejumlah program untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Program tersebut meliputi PELITA untuk penanganan tuberkulosis (TBC) dan kusta, TARI untuk stimulasi tumbuh kembang anak, serta BEKEL untuk pendampingan ibu hamil dan ibu nifas.

Program BEKEL mendampingi sekitar 36 ibu hamil dan 11 ibu nifas setiap bulan. Sementara itu, program TARI yang berjalan sejak Agustus 2026 melayani sekitar 25 balita per bulan. Puskesmas ini juga memiliki Kelas Opa Oma yang menjangkau sekitar 120 lansia setiap bulan melalui pemeriksaan kesehatan, aktivitas fisik, dan kegiatan pemberdayaan.

Gedung lama Puskesmas Kecamatan Taman Sari di Jalan Blustru kini dimanfaatkan sebagai Pustu Taman Sari untuk memperkuat jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.

Ani menambahkan, seluruh 44 kecamatan di Jakarta telah memiliki puskesmas kecamatan dengan layanan 24 jam. Pemprov DKI Jakarta juga terus meningkatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk melalui pembangunan dan pengembangan Pustu di wilayah yang membutuhkan.

Pada 2025, pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan di delapan lokasi, terdiri atas dua puskesmas kecamatan dan enam Pustu. Adapun pada 2026, pembangunan tiga Pustu di Jakarta Barat, yakni Slipi II, Tegal Alur, dan Kedoya Utara, sedang berlangsung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *