Membangun Budaya Keselamatan Jalan Lewat Wajib Sekolah Mengemudi

Keselamatan jalan raya ditentukan oleh kesadaran, keterampilan, dan etika pengemudi. Maraknya kecelakaan akibat kelalaian manusia menjadikan sekolah mengemudi sebelum ujian SIM sebagai kebutuhan mendesak. Kebijakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata menggeser cara pandang dari sekadar “bisa nyetir” menjadi “berkendara aman”. Membuka lapangan pekerjaan baru. Berdasarkan data Korlantas Polri (2026), kecelakaan lalu laintas disebabkan…

Menagih Komitmen Reformasi di Hari Perhubungan Nasional

Peringatan Hari Perhubungan Nasional setiap tahunnya selalu menjadi momen krusial untuk mengevaluasi sejauh mana sistem transportasi kita telah melayani masyarakat secara adil dan aman. Momentum ini seharusnya tidak berhenti pada perayaan seremonial semata, melainkan menjadi panggung koreksi mendasar terhadap arah kebijakan transportasi nasional. Momentum Hari Perhubungan Nasional ini seharusnya tidak berhenti pada perayaan seremonial semata,…

Dampak Kenaikan Tarif Transjakarta Rute Blok M – Bandara Soekarno-Hatta

Penyesuaian tarif ini tidak hanya merefleksikan biaya operasional khusus di kawasan bandara dan jaringan tol, tetapi juga membawa penataan ulang pada skema operasional, jadwal, hingga dampak komprehensif terhadap keterjangkauan transportasi publik bagi masyarakat. Tarif layanan Transjakarta (Transbandara/Transjabodetabek kode rute SH2) rute Blok M – Bandara Soekarno-Hatta resmi naik dari Rp3.500 menjadi Rp15.000 sejak 1 September…

Peran Strategis Inpres Jalan Daerah untuk Pemerataan Ekonomi dan Kawasan 3TP

Infrastruktur jalan daerah sejatinya adalah urat nadi perekonomian masyarakat lokal yang menghubungkan setiap sudut wilayah di Indonesia. Namun, tingginya beban kewenangan daerah yang kerap tidak seimbang dengan kapasitas anggaran daerah melalui APBD (keterbatasan fiskal) menjadikan perbaikan jalan di tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)…

Menghubungkan Titik Terluar: Urgensi Transportasi Publik di Perbatasan Kalimantan Barat

Pembangunan jalan paralel, PLBN, dan PLB di perbatasan Kalimantan Barat secara signifikan mengubah wilayah terluar menjadi beranda depan negara yang memperkuat ekonomi, mobilitas, dan kedaulatan negara. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2024), Kalimantan Barat telah terhubung oleh jalan paralel perbatasan sepanjang 827,97 km. Jaringan ini ditopang oleh empat Pos Lintas Batas Negara…